TUGAS POKOK DAN FUNGSI BIDANG PEMERINTAHAN DAN SOSIAL BUDAYA

Administrator 1 Januari 2017 Profil
  1. Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pemerintahan dan sosial budaya.
  2. Dalam melaksanakan tugas Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya menyelenggarakan fungsi :
  1. perencanaan dan perumusan kebijakan teknis bidang pemerintahan dan sosial budaya;
  2. pelaksanaan fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi dan penyiapan perencanaan di bidang pemerintahan dan sosial budaya;
  3.          pembinaan terhadap pelaksanaan fungsi pemerintahan dan sosial budaya;
  4. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program bidang pemerintahan dan sosial budaya;
  5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya;
  1. Uraian tugas  Bidang  Pemerintahan dan Sosial Budaya, sebagai berikut :
  1. merumuskan konsep program kerja bidang pemerintahan dan sosial budaya sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas;
  2. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja badan agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas badan;
  3. mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
  4. menyusun kebijakan dibidang pemerintahan dan sosial budaya sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;
  5. menyelenggarakan penyiapan bahan perencanaan dan melaksanakan proses perencanaan di bidang Pemerintahan yang meliputi : Kependudukan dan Catatan Sipil, Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum, Pelayanan Pemerintahan Kecamatan dan Desa/Kelurahan, Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, Kearsipan dan Perpustakaan;
  6. menyelenggarakan penyiapan bahan perencanaan dan melaksanakan proses perencanaan di bidang sosial budaya yang meliputi Pendidikan, Kesehatan, Ketenagakerjaan, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Transmigrasi, Sosial, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga;
  7. menyelenggarakan koordinasi perumusan bahan Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) bidang pemerintahan dan sosial budaya;
  8. merencanakan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait bidang pemerintahan dan sosial budaya sesuai aturan yang berlaku;
  9. menyelenggarakan hubungan kerjasama kemitraan dengan instansi pemerintah maupun organisasi non pemerintah di bidang pemerintahan dan sosial budaya,
  10. mengkoordinasikan kegiatan yang bersumber dana dari Pemerintah Kabupaten, Propinsi dan/atau Pemerintah Pusat di bidang pemerintahan dan sosial budaya;
  11. mengendalikan pelaksanaan di bidang pemerintahan dan sosial budaya agar sesuai dengan sasaran kerja;
  12. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
  13. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  14. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
  15. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

 

  1. SUB BIDANG PEMERINTAHAN
  1. Sub Bidang Pemerintahan mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan fungsi sub bidang pemerintahan yang meliputi kependudukan dan pencatatan sipil, otonomi daerah dan pemerintahan umum, pelayanan pemerintahan kecamatan dan desa/kelurahan, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, persandian, kearsipan dan perpustakaan, komunikasi, informatika, statistik dan satpol pp.
  2. Uraian tugas Sub Bidang Pemerintahan, sebagai berikut :
  1. merumuskan konsep program kerja sub bidang pemerintahan sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas;
  2. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja badan agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas badan;
  3. mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
  4. menyediakan bahan penyusunan Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah  (RKPD) dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait sub bidang pemerintahan;
  5. menyiapkan bahan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah sub bidang pemerintahan;
  6. menyiapkan bahan dan melakukan penyusunan rencana program pembangunan sub bidang pemerintahan dalam rangka penyusunan program pembangunan multi tahunan dan rencana anggaran pembangunan daerah tahunan;
  7. mengkoordinasikan penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah di bidang pemerintahan;
  8. melaksanakan hubungan kerjasama kemitraan dengan instansi pemerintah maupun organisasi non pemerintah di bidang Pemerintahan;
  9. mengkoordinasikan kegiatan yang bersumber dana dari Pemerintah Kabupaten, Propinsi dan/atau Pemerintah Pusat di bidang pemerintahan;
  10. melaksanakan penyusunan rencana strategis bidang pemerintahan;
  11. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas masing-masing pada unit kerja;
  12.          mengontrol pelaksanaan kegiatan dan anggaran sub bidang pemerintahan;
  13. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
  14. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  15. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
  16. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

 

  1. SUB BIDANG SOSIAL BUDAYA
  1. Sub Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan fungsi sub bidang sosial budaya meliputi pendidikan, agama, pemuda dan olah raga, pariwisata, kebudayaan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana, ketenagakerjaan, transmigrasi dan kegiatan sosial.
  2. Uraian tugas Sub Bidang Sosial Budaya, sebagai berikut :
  1. merumuskan konsep program kerja sub bidang sosial budaya sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas;
  2. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja Badan agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas badan;
  3. mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
  4. merencanakan kegiatan di sub bidang Sosial Budaya yang meliputi pendidikan, agama, pemuda dan olah raga, pariwisata, kebudayaan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana, ketenagakerjaan, transmigrasi dan kegiatan sosial;
  5. menyediakan bahan penyusunan Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah  (RKPD) dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait subbidang Sosial Budaya;
  6. menyediakan bahan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah sub bidang sosial budaya;
  7. menyiapkan bahan dan melakukan penyusunan rencana program pembangunan sub bidang sosial budaya dalam rangka penyusunan program pembangunan multi tahunan dan rencana anggaran pembangunan daerah tahunan;
  8. mengkoordinasikan penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah sub bidang sosial budaya;
  9. melaksanakan hubungan kerjasama kemitraan dengan instansi pemerintah maupun organisasi non pemerintah di bidang sosial budaya;
  10. mengkoordinasikan kegiatan yang bersumber dana dari Pemerintah Kabupaten, Propinsi dan/atau Pemerintah Pusat di bidang sosial budaya;
  11. melaksanakan penyusunan rencana strategis bidang sosial budaya;
  12. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
  13. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  14. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
  15. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.